Dana Publikasi DPRD Kepri Dipertayakan ?

Dok Buruhtoday.com/Gordon.

DOMPAK, TANJUNG PINANG - Pejabat di sekretariat gedung DPRD Provinsi Kepri tidak transparan terhadap anggaran dana publikasinya. Pasalnya, beberapa media online yang sudah menandatangani kerjasama belum juga mendapatkan haknya atas jasa publikasi yang ditelah diterbitkan. 

Tak hanya itu, oknum pejabat sekretariat di gedung DPRD Provinsi Kepri tersebut juga diduga melakukan diskriminasi terhadap beberapa media online dengan cara membeda-bedakan besaran tagihan kerjasama dan mendahulukan beberapa tagihan media online yang lainnya.

Parahnya lagi, informasi dilapangan menyebutkan Kepala Bagian Umum (Kabag) DPRD Provinsi Kepri yakni sangat jarang masuk kantor, dan nomor kontak person pribadinya pun nonaktif. Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni juga sejak pagi hingga pukul 14.00 wib tidak ada diruangan kantornya.

Salah satu staf di ruangan sekretariat menyebutkan bahwa sedang tidak ada diruangan, dan menyarankan untuk menunggu.

"Tunggu aja bang," ujar salah satu staf lelaki dari ruangan sekretariat itu.

Hingga berita ini diunggah, pejabat dimaksud tak kunjung hadir mengisi ruangan kerjanya masing-masing.

Dan pantauan Buruhtoday.com, beberapa wartawan masih banyak menunggu kejelasan status pembayaran kerjasama tersebut. 

Dalam pemberitaan setahun lalu, Beberapa media online di Kepri terkejut atas dana publikasi di sekertariat DPRD Provinsi Riau masih sama. 

S salah satu nara sumber media ini mengatakan bahwa tagihan iklan hingga saat ini belum dibayarkan oleh sekertariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

"Hal ini perlu dipertanyakan, karena pembayaran tagihan iklan itu seharusnya menggunakan anggaran ditahun yang sama," ungkap S.

Atas kejadian itu, S berharap agar intansi penegak hukum tindak pidana korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terkait penggunaan anggaran di DPRD Kepri. 

Menurut S, keterlambatan pembayaran tagihan invoice iklan tersebut tidak hanya terjadi pada dirinya saja, melainkan beberapa media lainnya. Dan dirinya sudah berkoordinasi ke beberapa rekannya sesama media terkait penunggakan pembayaran tersebut.

"Rekan-rekan kita media banyak mengeluhkan sistem pembayaran kerjasama iklan di DPRD Kepri. Bahkan para pejabat di kantor DPRD Kepri itu tidak pernah transparan terkait besaran dana publikasi yang dianggarkan," cetusnya.

Gordon