BATAM - Anggota Komisi IV DPRD kota Batam Aman menilai keberadaan gepeng akan menghambat kota Batam yang diproyeksi sebagai kota pariwisata, dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan mancanegara (Wisman) ataupun wisatawan lokal datang ke Batam.
"Ketika ketemu di jalan dengan mereka (Gepeng) pasti merasa tidak aman. Karena itu hal ini harus diantisipasi sejak awal. Penertiban ini harus jadi prioritas," ujar Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman, Minggu (20/1/2019).
Menurut Aman, anggaran yang telah disiapkan melalui APBD, dipastikan mencukupi untuk penanganan Gepeng. Apalagi, sekarang masih awal tahun, otomatis dana seharusnya masih ready.
"Dari tahun ketahun kita sudah melihat berapa kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan persoalan ini," kata Aman.
Ia menambahkan Pemko Batam bersama Dinas Sosial harusnya sudah bisa mengantisipasi kedatangan gepeng ke Batam.
Padahal setiap tahunnya ada yang sudah dipulangkan ke daerah asalnya, namun datang lagi.
"Artinya kontrolnya tidak berfungsi dengan baik. Saya menilai ada juga yang memobilisasi. Lalu ditempatkan di daerah tertentu. Harus dicari sampai ke akarnya kemudian ditindak secara tegas," kata Aman.
Dinas sosial juga harus bekerjasama dengan kepolisian ataupun Satpol PP dalam mengurangi keberdaan Gepeng. Perlu tindakan dan solusi antisipasi sejak awal.
Sebelumnya Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Hasyimah mengatakan, ada beberapa masalah sosial khusus di jalanan. Antara lain, gepeng, tunanetra, gangguan jiwa (tuna grahita), tuna daksa, dan beberapa lainnya.
Hasyimah menjelaskan, selama sekitar dua tahun ia menjabat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, berbagai tantangan ia hadapi.
"Keterbatasan anggaran. Anggota kami akan keluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) lalu uangnya digunakan pakai apa kalau setiap hari. Meski begitu, kami tetap memang lakukan kerja sama dengan instansi lain. Misalkan Sat Pol PP," katanya.
red/sumber TribunBatam.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar