Memiliki Tekad Yang Kuat, Kuatkan Komitmen Dan Bekerja Sesuai Aturan

                "Gubernur Pimpin Rapat OPD"

TANJUNG PINANG - Gubernur H Nurdin Basirun didampingi Wakil Gubernur H Isdianto memimpin Rapat Rutin Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2019. Rapat ini dihadiri semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rupatama, Kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (21/1) pagi.

Nurdin mengajak semua OPD untuk terus menguatkan komitmen bersama-sama. Meskipun masih banyak pekerjaan yang kurang namun jika memiliki tekad yang kuat, keterbatasan dana bukan menjadi penghalang, segera cari prioritas bagi pembangunan sehingga tujuan pekerjaan dapat tercapai.

“Agar pembangunan di Kepri dapat semakin baik hasilnya,” ujar Nurdin.

Nurdin juga meminta semua pihak untuk benar-benar bekerja sesuai koridor aturan. Minimalisir setiap kesalahan sejak awal sangat penting agar tidak timbul masalah besar di kemudian hari.

“Kita harus terus teliti dan memonitor terus setiap langkah yang kita ambil dan tentunya benar-benar bekerja sesuai aturan yang berlaku,” lanjut Nurdin.

Terkait beberapa proyek strategis yang telah selesai dan dapat segera diresmikan, Nurdin menghimbau agar persiapan teknis segera dilakukan, pastikan kegiatan tersebut benar-benar selesai dan dapat digunakan masyarakat.

“Jangan sampai kita ke sana hanya seremoni tapi besoknya tidak digunakan, pastikan misalkan peresmian pasar, sudah ada penggunanya di dalam,” tambah Nurdin lagi.

Sementara itu, Wakil Gubernur H Isdianto mengajak semua OPD untuk terus meningkatkan semangat kebersamaan dan kekompakan agar setiap pekerjaaan dapat terselesaikan dengan baik.

“Jika jalinan komunikasi berjalan baik, kebersamaan dan keikhlasan kita dalam bekerja membangun Kepri maka saya yakin semua usaha yang kita lakukan dapat hasil yang memuaskan,” ujar Isdianto.

Kemudian, Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah menegaskan agar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2019 harus sudah mulai terlihat pekerjaannya di awal Februari, apalagi APBD Kepri telah disahkan pada November Tahun lalu maka tidak ada lagi kata keterlambatan.

“Kita himbau agar semua OPD agar segera melengkapi setiap dokumen administrasi sehingga pekerjaan dapat segera dimulai dan tidak ada lagi stagnansi,” himbau Arif.

Kepala Biro Pembangunan Aries Fhariandi dalam kesempatan ini juga menjabarkan akumulasi data target realisasi kerja baik secara keuangan maupun fisik dari masing-masing OPD.

Aries juga menjabarkan beberapa proyek tahun 2018 yang telah siap dan bisa diresmikan di masing-masing Kabupaten dan Kota. Seperti di Batam (Pembangunan Masjid, Semenisasi Lapangan Parkir, Saluran Drainase dan Pagar di Mako Brimob), lalu di Tanjungpinang (Penataan Bundaran Dompak, Gedung Wanita, Gedung HMI, Pengembangan Pelabuhan Pelantar II, Dermaga dan Fasilitas Parkir Becak di Pulau Penyengat).

Kemudian di Kabupaten Lingga (Pembangunan Pelabuhan Pulau Berhala, Peresmian Kantor SDKP Lingga dan Tambatan Perahu di Senayang) lalu Kabupaten Karimun (Kantor SDKP Karimun, Revitalisasi Pasar Tebing dan PLTS terpusat) selanjutnya di Kabupaten Natuna (Peningkatan Jalan Bukit Leman-Transbatubi dan Pelabuhan Penagi) dan Kabupaten Anambas (Peningkatan Jalan Temburun-Pasir Peti).

Progres lelang di Tahun 2019 juga dikatakan Aries sebanyak 76 paket yang saat ini diinventarisir, sudah ada 6 paket yang telah masuk ke ULP dan 2 paket telah selesai, sisaya masih didalam tahap proses.

Kepala Barenlitbang Naharuddin juga menyampaikan bahwa laporan Keterangan Pertangungjawaban tahun 2018 yang harus segera dipersiapkan, untuk itu dirinya meminta kepada semua Kepala OPD untuk segera menugaskan pejabat terkait untuk ikut menghadiri rapat persiapan tersebut.

Nahar melanjutkan bahwa saat ini di Kementerian dan lembaga juga akan melakukan Rapat Koordinator dan Rapat Teknis bersama Provinsi. Ini dikatakan Nahar menjadi momen penting bagi daerah untuk hadir agar setiap usulan program pembangunan di tiap provinsi dapat masuk sistem E-Planning Pusat.

“Jangan sampai kita lewatkan karna semua telah masuk ke dalam sistem, kita tidak akan dilayani lagi meskipun menggunakan surat maka harus dimanfaatkan dengan baik,” ujar Nahar.

(humas)