BATAM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam mensosialisasikan aturan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2019. Sosialisasi dilaksanakan di Kantor Walikota Batam, Jumat (25/1).
“Sebelumnya kita sudah surati Pemko agar Sekretaris Daerah membuat surat edaran terkait hal ini. Surat sudah dibuat. Dan sekarang kita kembali sosialisasikan,” kata Ketua Bawaslu Batam, Syailendra Reza.
Peserta sosialisasi kali ini adalah camat, lurah, dan Kasubag Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Reza mengatakan kegiatan inisiatif Bawaslu ini juga tak lepas dari isu-isu tak sedap terkait netralitas ASN jelang Pemillu.
“Berdasarkan informasi dari Pemko, total pegawainya itu ada 11 ribuan, termasuk honorer. Maka ini harus dikomunikasikan. Bisa saja dia tak mengerti, tapi ikuti suatu kegiatan yang ternyata kampanye,” sebutnya.
Beberapa pertanyaan muncul dari peserta sosialisasi. Di antaranya posisi Camat sebagai tamu undangan pada kegiatan di lingkungan kerjanya, misal reses anggota DPRD. Apakah hal tersebut melanggar aturan?
“Kalau reses itu kan sebagai anggota dewan. Tapi kalau di tempat acaranya ada alat peraga kampanye, itu bukan reses. Jadi harus diperhatikan juga,” terang Reza.
Pertanyaan juga muncul terkait ASN yang menjabat Ketua RT atau RW di pemukiman tempat tinggalnya. Sebagai RT/RW, ASN tersebut harus mengizinkan peserta Pemilu untuk masuk ke wilayahnya. Namun ia tidak dibolehkan hadir saat kampanye
“Ada caleg (calon anggota legislatif) datang harus mengizinkan untuk masuk ke daerahnya. Kita komunikasikan, seluruh partai politik boleh masuk. Tapi ketika kampanye, tak boleh ikut karena ASN-nya melekat,” tegas Reza.
Sampai saat ini, sambungnya, belum ada laporan maupun temuan terkait ASN yang langgar aturan netralitas. Meski isu-isu yang masuk cukup banyak. Tapi menurut Reza, hal ini tak bisa ditanggapi karena masih sebatas isu.
“Di era sosial media ini kita harus sangat teliti juga. Terkadang ada orang lagi duduk-duduk bersama setelah salat, lantas dibilang tak netral, tidak bisa begitu juga. Isu-isu seperti ini kencang. Itu yang perlu diantisipasi,” sebutnya.
(humas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar