JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri untuk rapat terbatas membahas rencana pemindahan ibu kota negara. Dalam pembahasan tersebut Jokowi bicara soal jumlah penduduk yang tersebar di pulau-pulau besar Indonesia.
“Ini kita bicara bukan hanya Jakarta, tapi berbicara mengenai Pulau Jawa,” kata Jokowi dalam rapat di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Jokowi mengatakan, dari data yang dia terima jumlah penduduk di pulau Jawa mencapai angka 57 persen dari total jumlah penduduk di Indonesia. Sementara di Sumatera ada 21 persen dan di Kalimantan 6 persen.
“Nah, ini (di Kalimantan-red) masih 6 persen, baru 6 persen. Sulawesi 7 persen. Papua, Maluku 3 persen. Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57 persen, ada yang 6 persen dan 7 persen dan 3 persen,” kata Jokowi.
Jokowi pun mengatakan dirinya lebih tertarik alternatif yang memindahkan ibu kota di luar pulau Jawa. “Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak,” kata Jokowi.
Sebelumnya, dalam rapat tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan ada tiga alternatif untuk memindahkan ibu kota negara ini. Pertama, harus mengubah peruntukan di wilayah sekitaran Istana Kepresidenan Jakarta dan Monas.
“Kerugiannya tentu ini hanya akan menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia. Dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap ekonomi tidak optimal,” kata Bambang.
Alternatif kedua, lanjut Bambang, yakni memindahkan pusat pemerintahan di wilayah yang dekat dengan Jakarta. Hal ini dilakukan oleh Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahannya di Putrajaya.
“Misalnya seputaran Jabodetabek, tentunya dengan ketersediaan lahan. Tetapi mungkin kelemahannya adalah tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah metropolitan Jakarta,” jelasnya.
Dan alternatif ketiga yakni memindahkan ibu kota di luar pulau Jawa. Hal ini juga dilakukan oleh Brasil yang memindahkan pusat pemerintahnnya ke Brasilia yang dekat dengan kawasan Amazon.
“Alternatif ketiga yaitu memindahkan ibu kota langsung ke luar Jawa, seperti contoh misalkan Brasil yang memindahkan dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang dekat Amazon, kemudian Canberra, di antara Sydney dan Melbourne, demikian juga Astana di Kazakhstan karena ibu kotanya ingin dipindah lebih dekat ke tengah dari negaranya, dan juga Myanmar ke Naypyidaw,” jelas Bambang.
Perlu Persiapan Matang dan Detail
Jokowi mengatakan, rencana memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah lain memerlukan persiapan yang matang dan detail. Persiapan pemindahan ibu kota tersebut antara lain lokasi yang tepat dengan memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung, serta pembiayaan.
Jokowi meyakini jika pemerintah melakukan semua persiapan yang dibutuhkan dengan baik, maka memindahkan ibu kota negara bisa diwujudkan.
“Tapi saya meyakini, insyaallah kalau dari awal kita persiapan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang ‘Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota’, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Jokowi menekankan pembahasan rencana pemindahan ibu kota tidak bisa dilakukan dengan rencana jangka pendek dan lingkup yang sempit. Ia meminta jajarannya berpikir secara jangka panjang dan visioner dalam menyongsong kompetisi global.
Jokowi meminta semua pihak juga berpikir tentang Indonesia di masa depan. Ketika semua sepakat Indonesia akan menuju negara maju, maka yang perlu dipertanyakan adalah nasib DKI Jakarta sebagai ibu kota dalam memikul dua beban sekaligus.
“Yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, dan sekaligus pusat bisnis,” ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo itu menyebut beberapa negara telah mengantisipasi perkembangan negaranya dengan memindahkan ibu kota yang menjadi pusat pemerintahan. Contohnya Malaysia, Korea Selatan, Brazil, hingga Kazakhstan.
“Jadi sekali lagi kami ingin berpikir visioner untuk kemajuan negara ini,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, gagasan pemindahan ibu kota sudah lama muncul sejak era Presiden pertama Sukarno. Ia menyebut di setiap era pemerintahan setelah Sukarno, gagasan pemindahan ibu kota pun juga kerap muncul, namun tak pernah dibahas secara mendalam.
“Tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang,” ujarnya.
(Sumber : https://metrobatam.com/cnn indonesia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar