BATAM - Pemerintah Kota Batam membantu tambahan tenaga angkut logistik sesuai permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam. Bantuan diberikan pada masa distribusi logistik H-2 pemilihan umum, Senin (15/4/2019).
“Tadi pagi saya cek, distribusi sudah sejauh mana. Rupanya baru pulau saja, di kota belum. Jadi saya telepon Ketua KPU menanyakan ada masalah tidak. Katanya kekurangan tenaga. Jadi kita bantu tambah tenaga kerja,” papar Walikota Batam, Muhammad Rudi di Sekupang.
Bantuan tenaga yang diberikan, menurutnya, sesuai permintaan KPU. Karena yang diminta 50 orang, maka personel yang akan dikirim hanya sejumlah itu.
“Suratnya sudah masuk. Minta 50, kita kasih 50 orang. Kalau mintanya lebih, kita kasih lebih,” ujarnya.
Rudi mengatakan sejauh ini bantuan yang diminta hanya sebatas tenaga kerja tambahan. Tidak ada kebutuhan lain seperti alat angkut atau sana.
“Untuk transportasi laut juga belum ada diminta. Kalau minta kita bantu. Tapi sudah dibantu Angkatan Laut dan Kepolisian juga,” sebutnya.
Mantan anggota DPRD Kota Batam ini akan memantau proses distribusi logistik sampai sore nanti. Karena sebagai kepala daerah, ia ingin logistik Pemilu serentak 2019 ini sudah selesai sehari sebelum pemungutan suara.
Kepada masyarakat, Rudi mengimbau untuk datang ke TPS pada hari H. Dan gunakan hak pilihnya. Kalaupun tak terdaftar di daftar pemilih, tetap bisa datang ke TPS sesuai alamat di KTP-el.
“Wajib kita hadir karena akan menentukan pemimpin kita ke depan,” pesannya.
Sementara itu, Ketua KPU Batam, Syahrul Huda mengatakan tambahan tenaga ini hanya untuk pengangkutan logistik di gudang KPU. Menurutnya ruang di gudang KPU sangat padat, sehingga sulit untuk pergeseran kotak-kotak logistik ini.
“Kemarin sudah ada bantuan 30 orang. Sekarang kita minta 50 lagi. Ini untuk di gudang saja, tidak sampai ke TPS. Cuma geser kotak, loading. Mobile di dalam yang kita butuhkan,” terangnya.
“Karena ada penumpukan, jadi terhambat. Kemarin kalau tidak menumpuk, ada space untuk geser, sudah cukup sebenarnya. Tapi karena tinggal dua hari, kita mau memastikan terdistribusi semua, sementara kondisi belum bisa digeser, maka butuh bantuan tambahan,” sambung Syahrul.
Terkait orang-orang baru ini, menurut Syahrul, tetap ada pengontrolan dari KPU. Selain itu penjagaan dari pihak kepolisian juga tetap diberlakukan.
(humas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar