Dalam RDP itu disebutkan ada sekitar 39 arena gelper yang tersebar di Kota Batam, namun yang taat bayar pajak hanya ada 10, hal itu menjadi tanda tanya terhadap anggota DPRD dengan gelper lain yang tidak membayar pajak.
"Ternyata yang wajib pajak hanya 10, kemana 29 lagi, apakah mereka tidak membayar pajak atau ada kongkalikong atau ada permainan dengan aparat,"kata Uba Ingan Sigalingging saat ditemui usai RDP.
Dikatakannya, dalam konteks itu dapat ditegaskan bagaimana fungsi pengawasan itu sangatlah penting, apalagi dengan adanya kecolongan 29 wajib pajak yang tidak membayar pajak, maka ditegaskannya pengawasan itu tidak berjalan dengan baik.
"Karena tadi dari pengawas PTSP mengatakan bahwa bola pingpong itu adalah ketangkasan bola, dan itu tidak termasuk dalam domain wilayah pengawasan mereka, saya katakan dia harusnya tahu sebagai seorang PNS pengawas penyidik bahwa diverted kita itu jelas no.3 Tahun 2003 dibunyikan ada bola ketangkasan. Kalau dia tidak tahu ada peraturan daerah yang menyatakan itu, bagaimana dia mengawasi dan dia membiarkan itu, jadinya pembiaraan,"ujar Uba.
Menurut Uba, seharusnya gelper itu menjadi salah satu bagian dari potensi pajak hiburan ketangkasan untuk Kota Batam.
"Kita sama-sama dengar bahwa ada hal lainnya lagi, berarti mereka memang tidak berizin, itu berdasarkan bagaimana mereka bisa beroperasi sampai seperti itu,"katanya lagi.
Fakta dilapangan ada 39 gelper yang beroperasi, dari 39 itu hanya ada 10 gelper yang taat pajak. Untuk permainanan anak-anak ada sekitar 15% dan dewasa 35%.
"Nanti kita akan cek ke lapangan, setelah itu kita undang lagi untuk RDP, RDP berikutnya akan kita bahas jurusan apa saja dan siapa saja yang tidak membayar pajak,"tutup Uba.
Red/Kw5
Tidak ada komentar:
Posting Komentar