Dalam orasinya, buruh meminta pemerintah kota Batam menyampaikan aksi damai penolakan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut karena dinilai mengangkangi hak buruh dalam keadilan.
"Kalau sempat ini terjadi, mau makan apa anak cucu kita nanti nya kedepan. Dan bagaimana nasib kita yang sudah kerja bertahun - tahun di perusahaan tersebut," ungkap salah satu buruh dalam menyampaikan orasinya, dari mobil komando FSPMI.
Selain itu, para buruh juga megkritik pemadalam bergilir aliran listrik yang kerap terjadi belakangan ini. Mereka menilai, pemadaman listrik tersebut sangat merugikan mereka karena pekerjaan mereka di pabrik-pabrik menjadi terbengkalai.
Tidak lama menyampaikan aspirasinya, Walikota Batam Rudi SE langsung menemui para buruh dan meminta dari perwakilan dari buruh untuk masuk kedalam gedung pemko Batam untuk membahas isu tersebut.
Dalam perundingan itu, Walikota Batam yang didampingi pejabat Disnaker meminta para buruh untuk membuat surat tembusan agar disampaikan ke pemerintah pusat.
"Buatkan surat tembusan pemko Batam, agar saya sampaikan kepada Menteri atau pun Presiden setelah dilantik nantinya," ungkap Rudi, dalam pertemuan itu kepada perwakilan buruh.
Walikota juga memerintahkan Kepala Disnaker kota Batam untuk mengumpulkan pengusaha-pengusaha di Batam untuk membahas isu penghapusan uang pesangon dan pemadaman listrik.
Sementara itu, Awaludin selaku perwakilan brigt PLN Batam mengatakan bahwa pemadaman listrik bergilir yang dilakukan pihaknya karena adanya gangguan di Tanjung Uncang.
"Kita pun tidak mau sebenernya untuk pemadaman aliran listrik bergilir ini. Tapi karena adanya gangguan, makanya kita terpaksa mematikannya secara bergilir agar semua terpenuhi kebutuhannya.,"pungkasnya.
Editor redaksi
Liputan Doli Siagian
Tidak ada komentar:
Posting Komentar