Pelaksanaannya melalui program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK). Selama lima tahun Rudi-Amsakar menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Rp7 miliar dana PIK digelontorkan untuk tiap kelurahan. Apabila ditotal dalam 5 tahun nilainya mencapai lebih dari Rp400 miliar untuk 64 kelurahan se-Kota Batam.
“Tahun pertama Rp1 miliar. Tahun kedua Rp1,1 miliar. Tahun ketiga Rp1,3 miliar tambah dari Pak Jokowi Rp350 juta (dana alokasi umum tambahan). Tahun ini Rp1,6 miliar tambah Pak Jokowi Rp350 juta. Tahun depan kita rencanakan Rp1,8 miliar kalau ditambah Pak Jokowi Rp350 juta artinya satu kelurahan dapat Rp2,15 miliar,” papar Amsakar dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Rempang Cate, Jumat (7/2/2020).
Ia mengatakan, APBD Kota Batam memang tak sebesar kota-kota lain di Indonesia. Seperti Surabaya yang mencapai Rp9 triliun, Bandung Rp7 triliun, atau Medan Rp6 triliun. APBD Batam tahun ini diperkirakan sebesar Rp2,8 triliun dan tahun depan diestimasi Rp3 triliun.
”APBD kecil tak mengecilkan semangat membangun Batam. Kita membangun jalan ini sesuai dengan visi kita, mewujudkan Batam sebagai bandar dunia madani. Sebagai kota dunia, harus disolek, supaya mendekati Singapura dan Johor,” ujarnya.
Jalan di Batam bagian timur seperti kawasan Jodoh Nagoya sudah 98 persen selesai. Ditargetkan, selesai tahun 2020 ini.
Selanjutnya, pembangunan jalan akan menyentuh Batam bagian barat. Seperti daerah Sei Beduk, Sagulung, Batuaji, dan Sekupang.
“Jalan di Batam juga sudah dibelah untuk penanganan banjir. Di Kepri Mall Simpang Kabil itu kita bongkar. Dekat Sagulung kita bongkar. Di Sei Beduk juga dibuat drainase sampai ke ujung laut. Kita berjuang ke pusat untuk mendapatkannya. Ada tujuh titik drainase besar yang dibangun tahun lalu untuk atasi banjir,” kata dia.
Menurut Amsakar, anggaran pembangunan ini bisa didapat dengan mengefisiensikan belanja. Di antaranya mengurangi biaya-biaya rapat, pakaian seragam dinas pegawai, serta perjalanan dinas. Anggarannya kita alokasikan ke masyarakat. Itulah kita gunakan untuk PIK,” sebutnya.
Terkait musrenbang, ia berpesan kepada warga untuk berdiskusi dengan bijak. Pertimbangan skala prioritas untuk kemaslahatan banyak orang. Bukan untuk kepentingan sekelompok tertentu saja.
“Mekanisme sudah dilalui dan sudah disepakati. Saya harap tak ada perbibcangan negatif lagi di luar. Respon OPD (organisasi perangkat daerah) pada prinsipnya tidak masalah. Tapi tidak berarti yang diusulkan otomatis diakomodir di kegiatan. Karena APBD Kota Batam terbatas,” kata Amsakar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar