Pembayaran APD Belum Diterima Perusahaan, 100 Ribu Karyawan Terancam di PHK

dok ilustrasi (istimewah).

TANGERANG - Sedikitnya ada 100 ribu-an buruh terancam mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Pasalnya, perusahaan tempat mereka bekerja terlibat kerjasama untuk memproduksi 5 juta set Alat Pelindung Diri (APD) belum mendapatkan pembayaran dari pihak pemesanan sehingga membuat perusahaan gabungan itu kini malah terancam bangkrut.

Salah satu pabrik produksinya berada di daerah Daan Mogot, Tangerang. Perusahaan itu tergabung dalam naungan konsorsium PT Energi Kita Indonesia (EKI). Pabrik serupa tersebar pula di wilayah Subang dan Sukabumi, Jawa Barat. Data yang dihimpun, konsorsium ini memiliki sekira 100 ribu buruh.

Para pekerja pabrik yang tergabung dalam konsorsium PT EKI sendiri sejak lebaran kemarin sudah tak menerima pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Bayang-bayang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun mengancam mereka, lantaran perusahaan mengaku tak lagi memiliki stok dana cadangan.

"Kita belum terima THR lebaran kemarin. Gaji pun kita kemarin dicicil 2 kali. Memang pihak perusahaan sudah beberapa kali rapat musyawarah dengan perwakilan kita, intinya keuangan defisit karena belum ada pembayaran dari hasil produksi perusahaan," kata buruh konsorsium PT EKI, tutur Jakaria (43) kepada Okezone di kawasan Daan Mogot, Tangerang, Minggu (31/5/2020).

Di tengah wabah Covid-19 saat ini, Jakaria tak bisa berbuat banyak selain berharap kondisi keuangan perusahaan stabil kembali. Yang paling dikhawatirkannya, jika kondisi itu terus-menerus tak kunjung mengalami perbaikan hingga berbuah pada PHK massal.

"Mudah-mudahan jangan sampai PHK, bisa makin sulit kehidupan kita pak. Apalagi kita kebanyakan sudah berkeluarga semua, ada tanggungan anak-isteri, bayar kontrakan, bisa stres kalau mikirin jauh ke sana," ucap pria beranak 3 itu.

Saat dikonfirmasi, pihak PT EKI sendiri mengakui bahwa kondisi keuangan perusahaan tengah kembang-kempis. Kondisi itu semakin parah sejak satu bulan terakhir, lantaran dana cadangan perusahaan habis tersedot untuk pembayaran cicilan gaji pekerja dan menutupi dana talangan biaya produksi.

"Saya sudah menyampaikan secara langsung kepada para pekerja, belum bisa membayarkan THR lebaran karena kondisi keuangan perusahaan. Tapi saya sekuat tenaga berupaya agar jangan sampai ada PHK, karena total pekerja di konsorsium ini mencapai 100-an ribu, ada di beberapa tempat. Saya tahu ini situasi sulit," kata Direktur Utama PT EKI, Satrio Wibowo dihubungi terpisah.

Dilanjutkan Satrio, PT EKI merupakan konsorsium yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam memroduksi APD. Tercatat ada permintaan 5 juta set APD berdasarkan surat pemesanan Kemenkes No KK.02.01/1/460/2020 tertanggal 28 Maret 2020.

"Total pemesanan 5 juta set APD, baru kita penuhi 3,3 juta set," imbuh Satrio.
Dari total sebanyak 5 juta set APD, PT EKI telah mendistribusikan sekira 3,3 juta set APD dengan nilai Rp910 miliar. Sayangnya sejak bulan lalu, pembayaran tagihan itu belum juga dibayarkan. Kondisi demikian lah yang memicu defisitnya kondisi keuangan sejumlah perusahaan dalam konsorsium PT EKI.

Saya paham dengan kondisi para pekerja di beberapa tempat, makanya saya dan pimpinan perusahaan lain berfikir keras agar jangan sampai terjadi PHK. Satu sisi, kita juga berharap pembayaran segera dilakukan pihak Kemenkes agar kondisi perusahaan juga stabil kembali," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kemenkes, Busroni Abdullah, belum bisa berkomentar jauh soal kabar mandegnya pembayaran pengadaan 3,3 juta set APD oleh konsorsium PT EKI. Dia meminta waktu terlebih dahulu, untuk menelusuri kabar itu lebih lanjut.
"Pak saya belum update, saya cari tahu dulu ya," jawabnya singkat.

 sumber Artikel diambil dari okezone.com