BATAM - Aktifitas perniagaan modern yang menyediakan
beragam kebutuhunan pokok kepada masyarakat, seiring waktu berjalan
mendapat kesan positif dan negatif dari berbagai kalangan di kota Batam -
Provinsi Kepulauan Riau. Selasa, (23/06/2020).
Mulai dari A sampai Z jenis barang ada di setiap gerai retail, untuk itu
Pemerintah didalam mengeluarkan perizinan dan jaminan kepada seluruh
pengusaha ritel harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selaku pimpinan rapat, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, SH, MH menyampaikan terdapat puluhan ribu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdampak dari Covid-19, sementara Alfamart dan Indomaret (Retail/Waralaba) terus bertambah bahkan lokasinya tidak hanya pada tempat-tempat yang strategis tetapi ada yang di lokasi pemukiman penduduk, sampai di tingkat RT/RW.
Berdirinya gerai bukan berdampak hanya pendapatan masyarakat langsung, pendapatan daerah juga berkurang. Untuk itu, meminta pemerintah melindungi dan membina usaha kecil menengah. Pemerintah kota Batam memfasilitasi hubungan bisnis atau simbiosis mutualisme antara Alfamart dan Indomaret dengan para UMKM di kota Batam.
"Kami DPRD kota Batam dengan situasi dan kondisi seperti ini, dan pengaduan dari FORPPI Batam. Supaya ada keselarasan dengan harapan usaha hidup semuanya. Perlu mengevaluasi, merivisi Perda No.10 tahun 2009. Minggu depan akan kita libatkan Indomart dan Alfamart, agar dapat titik temu pada pertemuan berikutnya," terangnya.
Selaku pimpinan rapat, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, SH, MH menyampaikan terdapat puluhan ribu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdampak dari Covid-19, sementara Alfamart dan Indomaret (Retail/Waralaba) terus bertambah bahkan lokasinya tidak hanya pada tempat-tempat yang strategis tetapi ada yang di lokasi pemukiman penduduk, sampai di tingkat RT/RW.
Berdirinya gerai bukan berdampak hanya pendapatan masyarakat langsung, pendapatan daerah juga berkurang. Untuk itu, meminta pemerintah melindungi dan membina usaha kecil menengah. Pemerintah kota Batam memfasilitasi hubungan bisnis atau simbiosis mutualisme antara Alfamart dan Indomaret dengan para UMKM di kota Batam.
"Kami DPRD kota Batam dengan situasi dan kondisi seperti ini, dan pengaduan dari FORPPI Batam. Supaya ada keselarasan dengan harapan usaha hidup semuanya. Perlu mengevaluasi, merivisi Perda No.10 tahun 2009. Minggu depan akan kita libatkan Indomart dan Alfamart, agar dapat titik temu pada pertemuan berikutnya," terangnya.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum
(RDPU) gabungan Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPPI) terkait
maraknya Indomaret dan Alfamart di kota Batam, di ruang rapat pimpinan
DPRD Kota Batam, Batam Centre - Batam. Senin, (22/6).
Sebelumnya dalam rapat, Ketua FORPPI Batam, Mohammad Noer menyampaikan pelaku usaha yang kebanyakan pengusaha kelontongan dan rumahan, dengan keberadaan usaha ritel level nasional, dampaknya membunuh pelan-pelan bagi pengusaha kecil menengah.
"Kalau dulu usaha kelontongan terdapat di beberapa titik perumahan/pemukiman sekarang tidak ada. Untuk itu, kami sangat keberatan dengan keberadaan gerai ini meskipun kebentur dengan aturan pusat ataupun daerah, paling tidak ada solusi, dan dikurangi keberadaannya," katanya.
"Ketika munculnya Alfamart dan Indomaret ini, sangat-sangat membuat kita terpukul sekali. Kita tau, sisi positifnya dapat mengangkat tenaga kerja lokal satu gerai bisa pekerjakan 4 orang, disisi lain keluarga yang mati usahanya ini sangat luar biasa dampaknya karena berpengaruh pada jumlah keluarga yang di tanggung minimal 7 orang," ungkapnya.
Senada disampaikan, peserta rapat lainnya menyampaikan bahwa kejadian ini sudah lama dan berlarut larut. Sudah banyak pelaku usaha kecil menengah yang mati, setengah mati, dan pulang kampung. Untuk itu perlu adanya investigasi bersama. Lanjutnya, pemerintah perlu turun tangan, jangan seenaknya saja. Karena dampak dari gerai ini, dimana satu gerai berdiri terdapat empat pelaku usaha yang mati/tutup total.
Untuk itu, ia meminta kepada dewan dan pimpinan mohon perhatian sedikit tentang permasalahan ini, jangan hanya pencitraan saja untuk membantu UMKM. Memberikan izin untuk keberadaan ritel ini dilihat, dimana ada gerai Indomaret disitu juga ada Alfamart.
"Menurut Wali Kota Batam tidak ada lagi mengeluarkan perizinan, tapi kenyataannya tetap ada juga berdiri gerai baru, seperti contoh kalau gerai ritel tersebut sepi, dan akhirnya tutup. Bisa berpindah ke tempat yang lain/ramai. Saya lihat pemerintah tidak ada disini, karena akibat dari keluarnya perizinan yang saya kira sudah tidak terkontrol lagi," tutup Wakil FORPPI Batam, Amdi dalam kesempatan tersebut.
Menanggapai hal tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal (DPM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam, Firmansyah menjelaskan untuk keberadaan Indomaret dan Alfamart, berdasarkan data yang ada berjumlah 361 gerai, dengan rincian Indomart 194 dan Alfamart 157 gerai, yang berdiri sejak tahun 2015 sampai dengan awal 2019.
Semenjak tahun 2020 tidak ada penambahan baru, kecuali perpindahan lokasi. Dasar perizinan sekarang izin usaha. Jadi, di Dinas Penanaman Modal hanya menyampaikan permohonan pemenuhan/komitmen persyaratan-persyaratan yang telah dilengkapi dan daftar.
"Dalam sistem OSS/Perizinan Online ini pelaku usaha bisa cepat mengurus perizinan, Namun, kami terkait control/pengecekan ke lapangan sedikit lambat. Kami tidak bisa menghalangi kalau persyaratan lengkap, dan kami tidak ada mengabaikan persyaratan dan aturan yang ada." jelasnya.
"Semenjak tahun 2019, kami memang tidak ada penambahan tapi kalau relokasi ada sebanyak 18 gerai. Masukan-masukan dan hasil dari RDP ini akan kami laporkan ke Wali Kota. Terkait izin berusaha berapa lamanya, kalau melalui sistem OSS itu berlaku tidak ada batas waktu, dan mengenai jarak, menjadi bahan untuk pembahasan kami," pungkasnya.
Berikutnya, terkait UMKM di kota Batam, Kabid Dinas Koperasi dan UMKM, Zulfikar menyampaikan tahun 2018 terdapat anggaran sekitar Rp 2,2 Miliar, Tahun 2019 Rp 2,2 Miliar dan tahun 2020 Rp 4,2 Miliar untuk pembinaan dan pelatihan-pelatihan. Dan untuk membantu UMKM dalam dana bergulir, sekarang dibawah BPKAD sejak tahun 2017 awal.
Berikutnya, dalam pendataan UMKM yang berdampak Covid-19 ini, memang sedang lagi pendataan. Sekarang sudah mencapai 2000 an dan sedang di input, dampak usahanya berkurang 50% kebanyakan 70% dan bahkan ada yang tutup, karena berkurangnya pembeli/sepi.
"Produk UMKM pernah kita coba membantu untuk produksinya dijual di gerai Alfarmat dan Indomaret, serta bantuan dari Kementrian menjual produk UMKM di toko modern, Hypermart, Carefour. Namun, ada ketentuan berlaku dari mereka, harus terdapat persyaratan IRT, Halal, Barkot dan sebagainya. Jadi, kebanyakan UMKM kita belum mempunyai persyaratan tersebut. kecuali yang sudah agak mapan dan sudah maju," terangnya.
Diakhir pertemuan, Wakil Ketua Kadin Batam, James M. Simaremare mengatakan saran kami, Batam ini kota metropolis tentunya akan tumbuh sektor waralaba dan tidak bisa untuk dihalangi. Untuk itu bagaimana terjadi hubungan bisnis, supaya UMKM bisa konsinyasi di Alfamart dan Indomaret.
"Ini harus ada peran pemerintah untuk memfasilitasi agar terealisasi. Dapat diberikan tempat di usaha ritel, agar semakin terjaganya kondusifitas dunia usaha di kota Batam," pungkasnya.
Sebelumnya dalam rapat, Ketua FORPPI Batam, Mohammad Noer menyampaikan pelaku usaha yang kebanyakan pengusaha kelontongan dan rumahan, dengan keberadaan usaha ritel level nasional, dampaknya membunuh pelan-pelan bagi pengusaha kecil menengah.
"Kalau dulu usaha kelontongan terdapat di beberapa titik perumahan/pemukiman sekarang tidak ada. Untuk itu, kami sangat keberatan dengan keberadaan gerai ini meskipun kebentur dengan aturan pusat ataupun daerah, paling tidak ada solusi, dan dikurangi keberadaannya," katanya.
"Ketika munculnya Alfamart dan Indomaret ini, sangat-sangat membuat kita terpukul sekali. Kita tau, sisi positifnya dapat mengangkat tenaga kerja lokal satu gerai bisa pekerjakan 4 orang, disisi lain keluarga yang mati usahanya ini sangat luar biasa dampaknya karena berpengaruh pada jumlah keluarga yang di tanggung minimal 7 orang," ungkapnya.
Senada disampaikan, peserta rapat lainnya menyampaikan bahwa kejadian ini sudah lama dan berlarut larut. Sudah banyak pelaku usaha kecil menengah yang mati, setengah mati, dan pulang kampung. Untuk itu perlu adanya investigasi bersama. Lanjutnya, pemerintah perlu turun tangan, jangan seenaknya saja. Karena dampak dari gerai ini, dimana satu gerai berdiri terdapat empat pelaku usaha yang mati/tutup total.
Untuk itu, ia meminta kepada dewan dan pimpinan mohon perhatian sedikit tentang permasalahan ini, jangan hanya pencitraan saja untuk membantu UMKM. Memberikan izin untuk keberadaan ritel ini dilihat, dimana ada gerai Indomaret disitu juga ada Alfamart.
"Menurut Wali Kota Batam tidak ada lagi mengeluarkan perizinan, tapi kenyataannya tetap ada juga berdiri gerai baru, seperti contoh kalau gerai ritel tersebut sepi, dan akhirnya tutup. Bisa berpindah ke tempat yang lain/ramai. Saya lihat pemerintah tidak ada disini, karena akibat dari keluarnya perizinan yang saya kira sudah tidak terkontrol lagi," tutup Wakil FORPPI Batam, Amdi dalam kesempatan tersebut.
Menanggapai hal tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal (DPM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam, Firmansyah menjelaskan untuk keberadaan Indomaret dan Alfamart, berdasarkan data yang ada berjumlah 361 gerai, dengan rincian Indomart 194 dan Alfamart 157 gerai, yang berdiri sejak tahun 2015 sampai dengan awal 2019.
Semenjak tahun 2020 tidak ada penambahan baru, kecuali perpindahan lokasi. Dasar perizinan sekarang izin usaha. Jadi, di Dinas Penanaman Modal hanya menyampaikan permohonan pemenuhan/komitmen persyaratan-persyaratan yang telah dilengkapi dan daftar.
"Dalam sistem OSS/Perizinan Online ini pelaku usaha bisa cepat mengurus perizinan, Namun, kami terkait control/pengecekan ke lapangan sedikit lambat. Kami tidak bisa menghalangi kalau persyaratan lengkap, dan kami tidak ada mengabaikan persyaratan dan aturan yang ada." jelasnya.
"Semenjak tahun 2019, kami memang tidak ada penambahan tapi kalau relokasi ada sebanyak 18 gerai. Masukan-masukan dan hasil dari RDP ini akan kami laporkan ke Wali Kota. Terkait izin berusaha berapa lamanya, kalau melalui sistem OSS itu berlaku tidak ada batas waktu, dan mengenai jarak, menjadi bahan untuk pembahasan kami," pungkasnya.
Berikutnya, terkait UMKM di kota Batam, Kabid Dinas Koperasi dan UMKM, Zulfikar menyampaikan tahun 2018 terdapat anggaran sekitar Rp 2,2 Miliar, Tahun 2019 Rp 2,2 Miliar dan tahun 2020 Rp 4,2 Miliar untuk pembinaan dan pelatihan-pelatihan. Dan untuk membantu UMKM dalam dana bergulir, sekarang dibawah BPKAD sejak tahun 2017 awal.
Berikutnya, dalam pendataan UMKM yang berdampak Covid-19 ini, memang sedang lagi pendataan. Sekarang sudah mencapai 2000 an dan sedang di input, dampak usahanya berkurang 50% kebanyakan 70% dan bahkan ada yang tutup, karena berkurangnya pembeli/sepi.
"Produk UMKM pernah kita coba membantu untuk produksinya dijual di gerai Alfarmat dan Indomaret, serta bantuan dari Kementrian menjual produk UMKM di toko modern, Hypermart, Carefour. Namun, ada ketentuan berlaku dari mereka, harus terdapat persyaratan IRT, Halal, Barkot dan sebagainya. Jadi, kebanyakan UMKM kita belum mempunyai persyaratan tersebut. kecuali yang sudah agak mapan dan sudah maju," terangnya.
Diakhir pertemuan, Wakil Ketua Kadin Batam, James M. Simaremare mengatakan saran kami, Batam ini kota metropolis tentunya akan tumbuh sektor waralaba dan tidak bisa untuk dihalangi. Untuk itu bagaimana terjadi hubungan bisnis, supaya UMKM bisa konsinyasi di Alfamart dan Indomaret.
"Ini harus ada peran pemerintah untuk memfasilitasi agar terealisasi. Dapat diberikan tempat di usaha ritel, agar semakin terjaganya kondusifitas dunia usaha di kota Batam," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar