BATAM - Komisi I DPRD Kota Batam kembali mengundang pihak-pihak terkait untuk melakukan RDPU mencari solusi terkait penggusuran rumah warga di kampung cunting Jaya RT 05/RW 01, kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Abtu Aji yang dilakukan Sigma Aurora Property.
“Mereka (warga) mengadu ke DPRD Batam. Hal ini sebagai lembaga wakil rakyat tidak akan berpihak kemana mana hanya untuk rakyat. Harus ditegakkan keadilan,”kata Budi Mardiyanto, di ruang komisi I DPRD Batam.
Ditambahkan Budi, RDP ini lanjutan dimana sebelumnya sudah ada pertemuan untuk mencari solusi, hasilnya kesepakatan antara warga dan perusahaan belum ada titik terangnya.
“Hari ini kembali dilaksanakan pertemuan, namun sayangnya pihak perusahaan tidak bisa hadir secara langsung dalam RDP ini,”ucap Budi.
Budi menjelaskan, sesuai yang di sampaikan oleh Ditpam, bahwa mereka mengerjakan tugasnya untuk menggusur warga yang ada di ROW jalan tersebut, menggunakan anggaran dari pihak perusahaan. Tentu ini sangat bertentangan dalam melanggar hukum pemerintah.
“Jika kegentingan negara itu baru boleh, ini kan pihak perusahaan swasta yang memiliki kepentingan, ini sama sekali tidak boleh,”jelas Budi.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Batam Utusan Sarumaha menambahkan, perlu diketahui bersama bahwa tidak ada dasar hukumnya yang membolehkan tim terpadu untuk menerima anggaran atau dana untuk pengerjaan tugas negara.
“Pada dasarnya, tim terpadu tidak boleh menerima uang atau dana dari pihak swasta dalam menjalankan tugas negara. Sebab sangat bertentangan dengan hukum,dimana kepentingan negara di campurkan dengan kepentingan swasta untuk memerdekakan satu pihak,”tegas Utusan Sarumaha.
red/Wartakepri.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar