BATAM - Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta'in Komari SS menyatakan keterkejutannya atas angka-angka anggaran sekretariat DPRD Provinsi Kepri dalam 5 tahun terakhir. "Angkanya sungguh fantastis, sejak 2018 sudah di atas 150 miliar per tahunnya," katanya.
Menurut Cak Ta'in, anggaran sekretariat DPRD Provinsi Kepri untuk TA 2021 senilai Rp. 169,665 miliar. " Anggota DPRD Kepri cuma 45 orang, ya memang anggaran itu bukan hanya untuk kebutuhan dewan tapi sekretariat secara keseluruhan. Tapi tetap saja luar biasa itu.." ujar Cak Ta'in.
Lebih lanjut mantan staf ahli pimpinan DPRD Kota Batam itu menjelaskan, breakdown anggaran memang perlu dilihat lebih teliti, digunakan untuk apa saja anggaran sebesar itu. Sebab munculnya kegaduhan soal SPPD yang diduga fiktif, dugaan mark-up sewa Speedboat, belanja pakaian dewan, termasuk pembelian iPad untuk masing-masing anggota dewan. " Kalau secara administrasi berdasarkan temuan dalam LHP BPK saja sudah banyak masalah, kalau diinvestigasi realisasi bisa lebih parah..!" jelas Cak Ta'in.
Ditambahkan Cak Ta'in, setelah LHP BPK itu biasanya LKPJ Gubernur yang di dalamnya termasuk LKPJ anggaran sekretariat DPRD Provinsi Kepri. " Nanti kita lihat lebih detail seperti apa breakdown anggaran di Sekretariat DPRD itu, terus kita pelajari lagi realisasi di lapangannya seperti apa," tegasnya.
" Nanti akan ada hasil kok dari investigasi kita, saya juga lagi koordinasi dengan teman-teman aktivis di Batam maupun Tanjungpinang untuk mempejari kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan anggaran tersebut. Arah-arah pos yang diduga menyimpang pun kita sudah deteksi. Itu yang justru luput dari pengawasan LHP BPK itu," tambah Cak Ta'in.
Setiap tahun anggaran sekretariat DPRD Provinsi Kepri itu selalu mengalami kenaikan sekitar 10 miliaran, kecuali 2020 yang karena faktor pandemi covid19 sehingga dilakukan recofusing atau penyesuaian. Anggaran DPRD Provinsi Kepri tahun 2017 sebesar Rp 146 miliar, tahun 2018 sebesar Rp 156 miliar, tahun 2019 sekitar 160-an miliar, dan tahun 2020 tidak banyak berubah, sementara 2021 mencapai Rp. 169 miliar. ***
Pres rilis
Tidak ada komentar:
Posting Komentar